Lompat ke konten
Home » Beranda » Bongkar Dugaan Penyimpangan Revitalisasi,BOS SMKS Bumi Nusantara,Tim 5 LSM KPK Tipikor Kantongi Sejumlah Indikator

Bongkar Dugaan Penyimpangan Revitalisasi,BOS SMKS Bumi Nusantara,Tim 5 LSM KPK Tipikor Kantongi Sejumlah Indikator

Perwiraone.com Tanggamus – Pengelolaan anggaran pendidikan bukanlah ruang bebas pengawasan. Setiap rupiah yang bersumber dari keuangan negara wajib dipertanggungjawabkan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan hukum. Prinsip inilah yang kini menjadi perhatian serius Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM KPK Tipikor RI Kabupaten Tanggamus dalam menyoroti pelaksanaan Program Revitalisasi Sekolah dan penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SMKS Bumi Nusantara, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus.

 

Ketua DPD LSM KPK Tipikor RI Kabupaten Tanggamus, Herwinsyah, secara tegas menyatakan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah indikator yang menjadi bahan pendalaman setelah melakukan kunjungan langsung ke SMKS Bumi Nusantara pada Jumat (20/11/2026).

 

Indikator tersebut diperoleh melalui observasi dan investigasi awal yang dilakukan Tim 5 di jajaran internal organisasinya. Hasil penelusuran tersebut selanjutnya akan dikembangkan melalui pencocokan data, penelusuran dokumen, serta koordinasi dengan instansi terkait.

 

“Kami tidak datang hanya untuk melihat kondisi di lapangan. Tim 5 telah melakukan observasi dan investigasi awal, dan sejumlah indikator sudah kami kantongi. Sekarang semuanya akan kami dalami melalui pembuktian data dan dokumen. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, kami tidak akan tinggal diam,” tegas Herwinsyah.

 

SIAPKAN LAPORAN KE KEJATI LAMPUNG

 

Herwinsyah menegaskan, langkah pengawasan tersebut tidak berhenti sebatas kunjungan dan pengumpulan informasi. Pihaknya menyatakan akan menyiapkan laporan resmi untuk disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung sebagai bentuk tindak lanjut apabila hasil pendalaman menunjukkan adanya dugaan pelanggaran hukum.

 

Menurutnya, setiap indikasi penyimpangan penggunaan anggaran negara harus diuji secara objektif dan ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku.

 

“Kami akan membawa hasil pendalaman ini kepada aparat penegak hukum, termasuk Kejati Lampung. Biarkan proses hukum dan pemeriksaan yang membuktikan. Siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab apabila terbukti melakukan pelanggaran. Jangan sampai uang negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pendidikan justru disalahgunakan,” ujarnya.

 

DANA BOSP 2023–2026 IKUT DIBONGKAR

 

Tidak hanya Program Revitalisasi Sekolah, Herwinsyah juga menegaskan bahwa penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) SMKS Bumi Nusantara selama empat tahun anggaran, yakni 2023, 2024, 2025, hingga 2026, masuk dalam agenda penelusuran Tim 5.

 

Pendalaman tersebut mencakup aspek perencanaan, penganggaran, realisasi belanja, bukti pertanggungjawaban, hingga kesesuaian penggunaan dana dengan ketentuan petunjuk teknis yang berlaku pada masing-masing tahun anggaran.

 

Menurutnya, pengelolaan dana pendidikan tidak cukup hanya dibuktikan melalui laporan administrasi. Realisasi anggaran juga harus dapat dicocokkan dengan kondisi faktual, kebutuhan sekolah, serta manfaat yang benar-benar diterima peserta didik.

 

“Kami ingin melihat secara terang-benderang ke mana anggaran itu dialokasikan, bagaimana realisasinya, apa saja yang dibelanjakan, dan apakah seluruhnya sesuai peruntukan. Jangan hanya bagus di atas kertas, tetapi pelaksanaannya harus bisa dibuktikan. Setiap pengeluaran wajib memiliki dasar dan pertanggungjawaban yang jelas,” tandasnya.

 

INGATKAN KONSEKUENSI HUKUM, ANGGARAN PENDIDIKAN BUKAN UNTUK DIPERMAINKAN

 

Herwinsyah turut mengingatkan bahwa pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan harus berpedoman pada regulasi yang berlaku, termasuk Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2026 dan ketentuan teknis kementerian terkait. Sementara pengelolaan Dana BOSP harus mengacu pada petunjuk teknis sesuai tahun anggaran, termasuk Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 sebagaimana menjadi perhatian pihaknya.

 

Ia menegaskan, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum, maka persoalan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai kewenangan aparat penegak hukum.

 

Herwinsyah juga menyinggung informasi mengenai pendalaman anggaran sektor pendidikan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung. Menurutnya, pengawasan dari berbagai lembaga harus menjadi pengingat bagi seluruh pihak agar tidak bermain-main dengan anggaran negara.

 

“Ini anggaran negara, bukan uang pribadi dan bukan pula uang yang bisa digunakan sesuka hati. Ada aturan, ada mekanisme, dan ada konsekuensi hukum. Jika memang semuanya sudah sesuai, silakan tunjukkan dokumen dan pertanggungjawabannya. Namun jika ditemukan penyimpangan, jangan berharap persoalan ini berhenti begitu saja,” tegasnya.

 

BUKAN HANYA SATU SEKOLAH, TIM 5 SIAP PERLUAS PENELUSURAN

 

Lebih lanjut, Herwinsyah memastikan bahwa penelusuran DPD LSM KPK Tipikor RI Kabupaten Tanggamus tidak hanya terfokus pada SMKS Bumi Nusantara.

 

Sejumlah sekolah lain yang saat ini masuk dalam kajian dan analisis Tim 5 juga akan menjadi sasaran penelusuran lanjutan melalui pemeriksaan lapangan, pencocokan dokumen, serta pengumpulan informasi yang relevan.

 

Pihaknya menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik penyalahgunaan kewenangan maupun pengelolaan anggaran yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

 

“Kami tidak sedang mencari-cari kesalahan siapa pun. Tetapi ketika ada anggaran negara yang harus dipertanggungjawabkan, kami berkewajiban ikut mengawasi. Jangan alergi terhadap pengawasan. Kalau pengelolaannya benar, buktikan dengan data dan dokumen. Kalau ada penyimpangan, harus diproses sesuai hukum,” tegas Herwinsyah.

 

Ia pun memastikan seluruh hasil penelusuran akan dikawal melalui mekanisme pelaporan dan koordinasi dengan instansi berwenang, sehingga setiap dugaan pelanggaran dapat diuji secara objektif dan tidak berhenti pada sebatas pernyataan.

 

“Prinsip kami jelas: uang negara harus diselamatkan, anggaran pendidikan harus tepat sasaran, dan setiap dugaan penyimpangan harus dibuka melalui proses hukum. Kami akan mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan dan tindak lanjut dari pihak berwenang,” pungkasnya. (Red**)

Tinggalkan Balasan